MASALAH EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

PENDAHULUAN

            Kondisi perekonomian yang sangat mendukung mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, membutuhkan perhatian dari pemerintah. Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia telah memasuki sebuah proses transisi dari sebuah system yang otoriter kesebuah system yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis. Sementara banyak hal telah diperbaiki, dan keterbukaan telah menjadi ciri utama dari system politik kita sekarang, periode transisi ini juga telah ditandai oleh kegelisahan, konflik-konflik dan ketidak stabilan. Banyak hal lain tetap tidak berubah. Mentalitas birokrasi pada umumnya tetap sama. Korupsi tetap menjadi masalah besar. Tempat berlangsungnya penyalah gunaan kekuasaan bahkan telah meluas, mencakup partai-partai politik, pusat–pusat  kekuasaan baru di Indonrsia. Jika tertentu di berikan perhatian, masalah-masalah ini dapat menghambat. Konsolidasi demokrasi kita dan bahkan dapat mengancam demoklrasi baru  kita itika itu sendiri.

  

PEMBAHASAN

A.    Masalah Ekonomi

1.       Penganguran dan Kemiskinan

Apa yang menjadi persoalan kursial bagi rakyat selama pemerintah sekarang ini? Mengapa klaim pemerintah atas pertumbuhan yang relative moderat tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi rakyat sekarang ini? Jawabannya tidak lain adalah masalah ekonomi sebagai persoalan pokok bagi rakyat, terutama ketersediaan lapangan kerja, ditambah dengan masalah pengangguran yang masih tinggi dan meluas. Masalah lain yang berasosiasi dengan pengangguran tersebut adalah masalah kemiskinan.

  Dua masalah ini gagal diselesaikan oleh pemerintah sampai tahun ketiga, sehingga hasil-hasil polling dari beragam lembaga memperlihatkan masalah ekonomi sebagai persoalan paling kritis bagi rakyat. Karena itu, tidak aneh jika popularitas pemerintah terus merosot di hadapan rakyat karena masalah ekonomi ini tidak berhasil diatasi dengan baik. Masalah ekonomi dirasakan berat oleh rakyat terutama karena kebijakan ekonomi tidak menyentuh ke sudut-sudut paling kritis, terutama di pedesaan. Kesenjangan yang sangat besar sebagai hasil dari rezim lama tetap saja berjalan sebagaiman biasanya, karena tidak ada kebijakan yang secara khusus untuk memeratakan pandapatan masyarakat.

Pesanan swasta tidak bisa memaksimalkan karena berhadapan dengan ketidakpastian sosial politik dan hukum. Gabungan dari kekurangan investasi publik dan investasi swasta dibidang infrastruktur menyebabkan pengembangan infrastruktur selama tiga tahun terakhir ini macet. Banyak peluang investasi dan perbaikan ekonomi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan sering menemui kendala yang disebabkan karena permasalahan infrastruktur seperti jembatan, jalan, pasar, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Kondisi infrastruktur yang kurang baik ini mengakibatkan permasalahan ekonomi rakyat, terutama masalah akses rakyat terhadap ekonomi, masalah pemerataan, dan persoalan kesenjangan yang masih tinggi.

Untuk mengatasi masalah utama dari permasalahan itu, kendala di APBN harus diselesaikan. Masalah investasi publik dalam bidang infrastruktur adalah masalah pada sektor pemerintah. Jika kebijakan pada sektor pemerintah selesai, maka potensi investasi swasta bisa digali lebih jauh. Investasi infrastruktur sebenarnya dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah dan swasta. Pihak swasta menjadi pelengkap yang semakin penting peranannya. Namun, dalam kenyataan, masalah infrastruktur dan permasalahan kebijakan ekonomi lainnya masih menjadi ganjalan bagi perbaikan ekonomi rakyat. Meskipun ekonomi tumbuh diatas 5%, tetapi dasar ekonomi tidak berhasil diatasi, yakni masalah pengangguran dan kemiskinan.

Sebab-sebab Langsung Kemiskinan

Investasi dann pertumbuhan yang rendah Porsi kaum miskin dalam pertumbuhan lebih kecil Rusaknya akses untuk mendapatkan pelayanan public Kurangnya kesehatan dan pendidikan

-          Kebijakan ekonomi/instituisonal yang tidak bagus akibat  “Vested interests” -          Alokasi pengeluaraan/investasi public yang terdistrorsi -          Akumulasi modal manusia yang rendah -          Kepentingan korporat elit mencengkram hukum dan mendistorsi pengambilan kebijakan -          Tidak adanya aturan hukum dan hak kepemilikan -          Hambatan pemerintah terhadap pembangunan sektor swasta. -          Negara dicengkram oleh kaum elit kebijakan pemerintah dan alokasi sumber daya -          Regresifitas pajak sogokan atas perusahan kecil dan kaum miskin -          Distribusi pendapatan yang timpang -          Sogokan menyebabkan pajak regresif dan merusakan akases serta pelayanan dasar dalam hal kesehatan, pendidikan dan keadilan. -          Pencengkraman politik oleh kaum elit dalam akses terhadap pelayanan tertentu -          Akumulasi modal yang rendah -          Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah kualitasnya

Sumber: the quality of growth: kualitas pertumbuhan; world bank 2000

B.     Kebijakan Pemerintah

1.       Kebijakan Ekonomi dan Bisnis

Sejak ditimpa krisis-krisis ekonomi dan keuangan di tahun 1998, Indonesia masih belum pulih seutuhnya. Kondisi-kondisi ketidakstabilan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, begitu juga dengan persaingan yang tumbuh dari ekonomi-ekonomi industri baru di Asia, membuat Indonesia sebagai tempat yang kurang diminati untuk investasi. Kurangnya kemajuan di sektor riil telah menyebabkan pembengkakan pengangguran, yang lebih jauh lagi memperburuk ketidakstabilan di negeri ini. Situasi ini dipersulit oleh hutang kita yang besar, baik hutang pemerintah maupun swasta. Institut ini peduli pada bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah diformulasikan dan dilaksanakan di dalam usaha untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia dan untuk memperbaiki kualitas hidup dari seluruh masyarakat Indonesia. Bidang-bidang kepedulian ini meliputi kebijakan-kebijakan fiskal dan non fiskal, yang termasuk di dalamnya anggaran Negara, investasi, pembangunan manusia, industri dan kebijakan-kebijakan sektor riil lainnya.

2.       Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pemasukan perpajakan dalam satu tahun anggaran atau lebih. Apabila pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pemasukan (Pendapatan Negara), maka akan menyebabkan kekurangan dana yang disebut devisit. Untuk mengatasi devisit anggaran tersebut, pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk menutupnya. Dari sisi lain, bank sentral itu sendiri meminjam dana dari pasar keuangan, misalnya dengan menerbitkan surat berharga. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut., akan menurunkan penawaran uang pada suatu perekonomian dan selanjutnya akan mempengaruhi harga sekuritas di pasar modal. Guna meningkatkan pendapatan, pemerintah dapat pula meminjam dana dari pasar modal dan menaikkan tariff pajak. Implikasinya apabila tarif pajak sekuritas yang dibebankan terlalu tinggi, maka harga sekuritas akan naik pula. Kebijakan tersebut mendorong transaksi pasar modal menjadi turun, dan selanjutnya mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi.

Apabila pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran maka terjadi surplus. Pemerintah menggunakan kelebihan dana tersebut guna melunasi kewajibannya. Hal ini akan meningkatkan penawaran sirkulasi uang dan sebagai akibatnya harga sekuritas naik. Perlu diketahui bahwa biasanya hal tersebut jarang terjadi hampir di seluruh Negara-negara di dunia.

KESIMPULAN

  

            Negara pada hakekatnya telah gagal menjalankan fungsi-fungsi pokoknya, setidaknya dalam melihat persoalan-persoalan di depan, dapat di identifikasi beberapa kegagalan Negara. Pertama, Negara tidak mampu menyediakan sarana yang cukup efektif bagi perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam. Kedua, akibat dari kegagalan ini Negara tidak mampu menjaga keamanan social dan lebih memilih untuk melakukan kontrol yang keras dengan memanfaatkan aparatur keamanan.

            Kekuatan moral memang kini telah banyak menggantikan fungsi dan peran dari Negara. Untuk menopang sistem esploitatif ini dibutuhkan dukungan dari berbagai aparatur maupun organisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Eko Prasetyo, Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2002

Sunariyah, Pengantar Pasar Modal, Yogyakarta 2000

www.geogle.com : Pengangguran dan Kemiskinan